REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah mem-black list para direksi, komisaris dan pemilik perusahaan yang melakukan pembakaran hutan. Bahkan, tak segan izin mereka pun bisa dicabut.
"Tadi dengan Presiden (membicarakan) mengenai asap, kemudian mengenai tindakan 'black list' kepada direksi-direksi, kepada komisaris dan pemilik dan pencabutan izin usaha itu akan dilakukan," kata Luhut usai menghadap Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9).
Namun Luhut belum berani mengungkapkan siapa saja yang berpotensi di black list atau dicabut izinnya.
"Saya belum berani men-'disclose' (membuka) tapi oleh Pak Kapolri (Badrodin Haiti) ada beberapa nama perusahaan dan mereka sedang mengidentifikasi, mungkin dalam beberapa hari ke depan akan ada pengumuman itu," katanya.
Luhut mengungkapkan ada 4,8 juta hektar lahan gambut yang diberikan izin untuk perkebunan kelapa sawit selama 10 tahun ini.
"Nah kalau ada bagian itu sekarang yang kena pembakaran, itu akan dicabut izinnya dan dikembalikan kepada fungsinya," katanya.
Terkait penanganan bencana asap, Luhut menegaskan pemerintah sudah mengambil langkah, seperti pengiriman tentara sebanyak tiga ribu personel untuk membantu pemadaman serta penaburan garam untuk hujan buatan.
"Kelihatan (sudah) ada hasilnya, tapi saya ingin katakan lagi ini belum berhenti sampai ke bulan November tahun ini. Jadi baru nanti normal Januari tahun depan sesuai ramalan BMKG," katanya.
Luhut juga mengatakan penanganan bencana asap tahun depan diharapkan penanggulangannya bisa dilaksanakan secara sistematis.
"Program untuk menanggulangi, ini karena el nino memang jadi begini parah, tapi tahun depan kita akan lebih sistematis melakukan persiapan-persiapan menanggulangi masalah asap ini," katanya.
Luhut mencontohkan penyiapan pesawat terbang "water bombing" lebih baik dari tahun ini.
"Kita punya 25 pesawat, helikopter yang akan disiapkan lebih baik dari tahun ini," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika