REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI mengusulkan kenaikan gaji Presiden Joko Widodo. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun mengatakan kenaikan gaji dapat dilakukan sesuai dengan keadaan ekonomi dalam negeri.

Jika keadaan ekonomi membaik, Kalla pun menilai kenaikan gaji dapat dilakukan. Namun, jika keadaan ekonomi melemah, maka menurutnya kenaikan gaji dapat ditunda.

"Tapi kalau mau dinaikkan kita lihat keadaanlah. Kalau memang ekonomi baik ya pastilah, tapi kalau ekonomi baik ya jangan dululah. Kalau ekonomi sudah naik sedikit bolehlah," kata Kalla di gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (16/9).

Menurut dia, gaji Presiden serta menteri di Indonesia termasuk kecil dibanding berbagai negara lainnya. Kendati demikian, ia mengapresi gaji yang diberikan kepada para pejabat, sebab mereka juga mendapatkan berbagai tunjangan lainnya.

"Walaupun bukan yang terkecil jugalah, namun juga kita apresiasi para pejabat, menteri yang gajinya hanya tidak cukup Rp 20 juta, saya Rp 40 juta tapi kan ada mobil, rumah kan gitu," kata dia.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Tagore Abubakar menilai sudah seharusnya gaji presiden dinaikkan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kewenangannya, selain untuk menghindari pelecehan yang dilakukan bawahan presiden.

Menurut Tagore, saat ini gaji presiden Rp62 juta meskipun sudah ada tunjangan lainnya dan ini tidak sebanding dengan gaji yang didapatkan Dirut BUMN yang rata-rata Rp200-Rp500 juta per bulan.

"Sedangkan BUMN itu di bawah presiden. Presiden juga penglima tertinggi. Saya khawatirnya ada pelecehan dari bawahannya. Tanggung jawab presiden jauh lebih besar dan berat. Jadi wajar gaji presiden itu dinaikan," kata Tagore di Jakarta.

Kendati demikian, Tagore tidak menyebut angka ideal besar kenaikan gaji presiden.

"Harus lebih tinggi dibanding pejabat plat merah, baik Dirut BUMN dan lain sebagainya," kata politisi asal Aceh itu.

Ia menambahkan, kenaikan gaji presiden harus secepatnya diwujudkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika