Selasa 15 Sep 2015 16:00 WIB

Pemerintah Diminta tak Lindungi Pengusaha Pembakar Hutan

Rep: Dyah Ratna Meta Novia/ Red: Ilham
Petugas mencoba memadamkan api ketika terjadi kebakaran hutan jati di Desa Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu (29/7).
Foto: Antara/Oky Lukmanyah
Petugas mencoba memadamkan api ketika terjadi kebakaran hutan jati di Desa Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu (29/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini meminta penegak hukum segera menangkap aktor intelektual dari pembakaran lahan dan hutan.

"Jangan pernah menutupi apalagi melindungi jika itu melibatkan oknum pengusaha yang bermain mata dengan aparat pemerintah dan keamanan. Jangan pula sekadar menangkapi rakyat jelata yang disuruh hanya untuk sesuap nasi," katanya, Selasa, (15/9).

Apalagi, ujar Jazuli, Presiden Joko Widodo telah menyatakan untuk menindak tegas perusahaan yang membakar hutan ketika sidak lokasi kebakaran Riau dan Sumatera Selatan beberapa waktu lalu. "Terakhir, Fraksi PKS DPR berharap agar kebakaran hutan tidak terjadi lagi dan kuncinya ada pada keseriusan dan komitmen pemerintah," kata dia. Selain itu dibutuhkan penegakan hukum melalui law enforcement yang kuat."

Jazuli meminta pemerintah bersikap tegas terhadap mafia pembakar lahan. Bukan hanya dikenakan tuntutan pidana, tapi juga perdata. "Selain itu juga pencabutan izin usaha bagi perusahaan pembakar lahan harus dilakukan."

Pemerintah, kata  Jazuli, harus meminta perusahaan yang lahannya terbakar untuk bertanggung jawab. Jika perusahaan sengaja membakar lahan, maka izinnya harus dicabut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement