REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan pemerintah tengah berupaya keras mempercepat penanganan asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pernyataan ini disampaikan setelah Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta.
"Tadi kami menyampaikan laporan dan tadi pak wapres memanggil kita terkait untuk bagaimana menangani secara cepat mengawal penanganan asap," kata Pratikno di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (15/9).
Ia mengatakan, bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini masuk dalam kategori darurat. Kantor Staf Kepresidenan serta Sekretariat Negara pun, kata dia, memonitor perkembangan penanganan penanggulanan asap.
"Menerima laporan dari berbagai kementerian bagaimana mempercepat asap ini, TNI, Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga BNPB dan lembaga-lembaga lain. Lalu data yang kita peroleh dari Lapan juga menjadi bagian penting untuk penanganan asap ini," jelas dia.
Menurut dia, pemerintah telah mengerahkan seluruh lembaga untuk mengatasi asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Upaya pemadaman ini, sambung Praktino, akan terus dikawal. Tak hanya itu, ia mengatakan pemerintah juga fokus menangani masalah kesehatan serta penegakan hukum.
Meskipun bencana asap ini semakin meluas, pemerintah belum akan menetapkan menjadi bencana nasional.
"Tidak, tidak ada. Sampai sekarang ini isunya adalah bagaimana melakukan penanganan secara tepat," kata Pratikno.
Penanganan bencana asap ini juga terbantu dengan masuknya musim hujan di sejumlah wilayah seperti di Jambi dan Riau. Terkait dengan bantuan pemerintah Singapura untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera, Pratikno menyebut pemerintah akan mempertimbangkannya.
"Itu dipertimbangkan," kata dia.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengirim 2.909 personel TNI atau Polri dalam operasi darurat asap.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan Presiden Jokowi menginstruksikan Kepala BNPB, Willem Rampangilei agar segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang meluas di Sumatera dan Kalimantan.
"2.909 personil TNI/Polri tersebut diperbantukan dalam Satgasops BNPB untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika