REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BNPB, Willem Rampangilei mengungkapkan progres penanggulangan kebakaran hutan belum berjalan secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh luas wilayah yang terbakar, faktor geografis, dan karakter dari kebakaran itu. Belum lagi dengan ada titik baru kebakaran.

''Karena itu, strategi dan konsep operasi yang telah kami bicarakan dengan Kapolri dan Panglima TNI, adalah kami mengerahkan sumber daya nasional untuk memadamkan api yang sudah ada dan mencegah kebakaran baru. Selain itu, kami terus memperkuat sosialisasi dan penegakan hukum,'' kata Willem di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Selasa (15/9).

Dalam teknis pelaksanaan di lapangan, Willem menjelaskan akan melakukan pemadaman lewat jalur darat dengan mengerahkan segala komponen, termasuk dari aparat Kepolisian, TNI, Tagana (Taruna Siaga Bencana), dan masyarakat setempat. Sementara untuk melakukan pemadaman lewat udara melalui water bombing, BNPB akan berkoordinasi dengan TNI AU.

Selain itu, Willem menjelaskan, secara teknis pola operasi yang akan dilakukan di lapangan, tanggung jawab untuk Komando dan Pengendalian (Kodal) sepenuhnya ada di Pemerintah Daerah (Pemda). Hal ini sesuai dengan UU no.24 tahun 2007 dan UU Otonomi Daerah.

''Bahwa Pemda itu sebagai penanggungjawab utama. Dalam hal ini, Gubernur mendelegasikan otoritasnya kepada Komandan Resimen (Danrem) TNI AD setempat sebagai insider comando. Nah, insider comando inilah pemegang Komando dan Pengendalian dalam pelaksanaan tugas pemadaman,'' ujar Willem. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika