REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Satu unit helikopter "water bombing" milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) disiagakan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah itu.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, Arif Munandar di Jambi, Ahad, mengatakan berdasarkan lintasan pergerakan maka arah angin dari tenggara menuju ke utara.
Artinya, kata dia, setelah dianalisa asap di Kota Jambi khususnya yang menyelimuti Bandara Sultan Thaha Syaifuddin Jambi berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah perbatasan Jambi-Palembang.
"Karena itu, satu helikoter yang sebelumnya 'stanby' di Bandara Jambi, kini harus 'stanby' di Muba untuk melakukan pemadaman di sana," kata Arif di Posko siaga darurat Karhutla Bandara Jambi.
Dia mengatakan, saat ini pemadaman dengan 'water bombing' di wilayah Jambi dengan menggunakan satu helikopter dan pesawat 'AirTrackor" belum bisa dilakukan karena jarak pandang di Bandara Jambi menurun di bawah 1.000 meter akibat asap kiriman dari Sumsel itu.
"Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Jambi masih difokuskan melalui darat yang dilakukan petugas gabungan dari TNI, Manggala Agni dan petugas BPBD," kata Arif menjelaskan.
Dengan menempatkan satu helikopter di Muba, diharapkan api di wilayah itu bisa cepat padam dan asap kebakaran tidak lagi sampai di Bandara Jambi sehingga helikopter 'water bombing' bisa terbang memadamkan api di wilayah Jambi.
"Kalau bandara sudah aman dari kabut asap, otomatis operasi pemadaman lewat jalur udara bisa terlaksana dan juga pesawat komersil bisa 'landing' dan 'take off' di Bandara STS Jambi," katanya.
Namun Arif juga mengatakan, pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan di wilayah perbatasan Jambi- Sumsel masih terkendala jarak antara sumber api dan sumber air yang jauh.
"Kendalanya sumber air jauh dari lokasi kebakatan dan sulit dijangkau, jadi dalam sehari hanya sekitar 25 kali helikopter menerjunkan air dari udara," katanya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika