REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Minimnya partisipasi perempuan dalam Pilkada serentak 2015 yang hanya 7,32 persen atau 116 dari total keseluruhan calon, dinilai karena rendahnya keberpihakan partai politik (parpol) terhadap calon dari perempuan.
Hal itu diungkapkan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)Masykurudin Hafidz. Ia menilai dalam mengajukan calon, Parpol tidak mempertimbangkan representasi perempuan dalam hal kegiatan politik.
"Karena pencalonan itu kan dari parpol, meskipun namanya Pilkada langsung tp kewenangan parpol, nah parpol ini nggak pernah lihat representasi itu apalagi dalam kaderisasi juga," katanya di Jakarta, Ahad (13/9).
Menurutnya, dalam pencalonan Pilkada parpol lebih condong melihat elektabilitas sosok calonnya tersebut dan mengabaikan representasi calon perempuan.
Padahal, justru jika dilihat dari integritas calon perempuan lebih tinggi dibandingkan calon laki-laki. Begitu halnya dalam sistem kaderisasi parpol yang juga sama sekali mempertimbangkan aspek representasi perempuan.
"Itu sama sekali tidak dilakukan," ujarnya.
Padahal menurutnya jika mempertimbangkan jumlah pemilih, jumlah pemilih perempuan seimbang bahkan cenderung lebih banyak dari pemilih laki-laki.
Sehingga, patut menjadi pertimbangan parpol untuk mencalonkan perempuan sebagai representasi perempuan. Koordinator Aliansi Politik Perempuan Yuda Irlang mengungkapkan sulitnya perempuan dalam memasuki ranah politik birokrasi lantaran kurangnya keberpihakan dari parpol.
Ia mengatakan adanya beberapa hal terkait persyaratan untuk diusung, menjadi kesulitan perempuan menjadi calon. "Kesulitan klasik ini sebenernya seperti perduitan, parpol kan mau mendukung karna ada uang," ujarnya.
Masalah pendanaan ini yang kemudian membuat perempuan terbentur untuk maju dalam kontestasi Pilkada. Aktivis dari Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari mengatakan jauh lebih sulit bagi perempuan untuk menembus ranah politik kebijakan dibandingkan politik di parlemen.
Oleh karenanya, ia mendorong bagi calon perempuan di Pilkada yang ada saat ini untuk tidak mengeluarkan dana yang besar dalam keikutsertaannya di Pilkada.
Hal ini agar menunjukkan bahwa untuk turut dalam Pilkada tidak selalu menggunakan dana yang besar. Dengan ini mendorong kedepannya, lahir calon-calon dari perempuan yang lebih banyak.
"Termasuk untuk tidak boros selama kampanye, untuk menginspirasi bahwa peluang yang sama untuk jadi kepala daerah, tanpa uang yang banyak," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika