REPUBLIKA.CO.ID,DEPOK -- Berdasarkan pendataan Indeks Massa Tubuh (IMT) pada 2014, dari 7.752 PNS di Kota Depok diperkirakan hampir 1.000 PNS di antaranya mengalami obesitas alias kegemukan. Rata-rata mereka mengalami obesitas tingkat I dan II.

"Sampai saat ini kami baru mendata 2.332 orang atau 30 persen dari jumlah PNS yang ada. Proses pendataan IMT dilakukan secara manual antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," ujar Kepala Seksi Pelayanan Dasar j Rujukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Zakiah di Balaikota Depok, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (12/9).

Menurut Zakiah, orang cenderung sensitif kalau ditanya masalah berat badan. 

IMT diukur dengan melihat status gizi khususnya pada orang dewasa. Berat badan dibagi tinggi badan kemudian dikuadratkan dalam meter.

“Hasilnya lalu kita baca dan interpretasi” terang Zakiah.

Hasilnya kemudian akan dibagi menjadi empat, yakni obesitas kelas II dengan poin di atas 30, kelas I mencapai 25-30, overweight 23-25, healty weight 18,5-23, dan underweight kurang dari 18,5. Kriteria tersebut diterapkan di Asia Pasifik, meski ada pula kriteria Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). 

Ukuran ini digunakan di Indonesia karena profil tubuh orang Asia Pasifisik cenderung mirip dengan orang Indonesia.

“Sebagai bentuk preventif karena kalau di WHO normal, di Asia Pasifik tergolong overload,” jelasnya.

Zakiah mengungkapkan, pihaknya telah melakukan kebugaran kesehatan jasmani terhadap PNS yang mengalami obesitas. Pasalnya, orang sehat belum tentu bugar, tapi orang bugar sudah pasti sehat.

“Ternyata, yang obesitas tingkat I masuk kategori kurang mencapai 68 persen, dan yang obesitas tingkat II masuk kategori kurang mencapai 98 persen. Artinya apa? PNS cenderung tidak bugar,” ungkap Zakiah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika