Kamis 10 Sep 2015 21:40 WIB

Kepala BIN: Pemerintah tak Perlu Bentuk Badan Cyber

Rep: Agus Raharjo/ Red: Bayu Hermawan
Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN) Sutiyoso bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).
Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN) Sutiyoso bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Intelijen Negara (BIN) mengaku sudah memiliki embrio dalam pertahanan cyber.

Kepala BIN, Sutiyoso mengatakan pemerintah tidak perlu membentuk badan baru untuk melakukan tugas pertahanan cyber. Sebab, di BIN sudah ada embrio badan cyber ini di Direktorat Mayangkara.

"Kami sudah ada embrionya, bahkan sudah bisa melakukan pertahanan cyber, dan kita juga bisa memonitor kemampuan, kita tinggal melakukan attack itu saja," kata Sutiyoso di kompleks parlemen, Kamis (10/9).

Sutiyoso menambahkan, pembentukan badan cyber oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan masih sebatas wacana.

Artinya, belum pasti akan membentuk badan baru atau tidak. Yang pasti, kata dia, perlu dipikirkan apakah fungsi pertahanan cyber ini membutuhkan badan baru atau tidak.

Sebab, dengan membuat badan baru, akan terjadi pemborosan anggaran. Tapi jika fungsi badan cyber ini diberikan untuk BIN, fokusnya tinggal melakukan peningkatan saja.

"Menurut pandangan saya juga janganlah selalu boros dengan cara membuat lembaga baru," katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Asril Hamzah Tanjung mengatakan pemerintah harusnya memerhatikan struktural di BIN. Sebab, di BIN memang sudah ada Direktorat yang secara khusus fokus pada persoalan cyber.

Meskipun di beberapa lembaga lain juga sudah memiliki namun, kemampuan intelijen menjadi tanggungjawab dan tugas dari BIN. Sebab itu, seharusnya pemerintah tidak perlu membentuk badan baru yang mengurusi cyber ini.

"Yang punya keahlian inteljen di BIN, Kominfo dan Kemlu setuju itu (di BIN), sebab kalau dibentuk badan baru pemborosan," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement