REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Warga Surabaya melakukan demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Rabu (9/9), dengan tuntutan menolak Pilkada Surabaya ditunda hingga 2017.
"Kemarin kami merasakan adanya dagelan politik di Surabaya, pada saat mendaftar tapi calonnya gagal," kata Koordinator Aliansi Warga Surabaya Syukur Amaludin saat berorasi.
Ia meminta partai politik di Surabaya agar tidak menyuguhi dagelan politik. Menurutnya, kegagalan pada saat pendaftaran pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota di KPU menunjukkan bukti adanya dagelan tersebut. Ia menengarai kegagalan pendaftaran pasangan calon akibat ulah begal politik.
"Kami tidak mengetahui kegagalan karena apa, tapi menurut kami hal itu ulah begal politik," ujarnya.
Ia mengatakan Aliansi Warga Surabaya tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang berniat menggagalkan Pilkada Surabaya 2015 ditunda ke 2017. Berbagai upaya siap dilakukan agar pilkada tidak ditunda.
"Kami akan lakukan demo besar-besaran, yang penting pilkada jangan ditunda 2017," katanya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya ini menerangkan, apabila pilkada ditunda, warga Surabaya akan merasa dirugikan karena pemerintah kota Surabaya akan dipimpin oleh pejabat wali kota selama dua tahun. Dampaknya, pembangunan kota menjadi tidak sinambung lagi.
"Jika dipimpin pejabat wali kota, program pembangunan menjadi tidak sinambung," katanya.
Pejabat wali kota menurutnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kebiajakan strategis seperti membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
"Anggaran menjadi tidak terarah, kemana APBD digunakan. Padahal nilainya tidak main-main Rp7,3 triliun," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika