REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Massa dari organisasi Kaukus Indonesia Hebat mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta, pada Rabu (9/9) siang, untuk mempertanyakan status Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani di DPR RI.

Kelompok massa itu menilai Puan saat ini merangkap jabatan sebagai anggota DPR, karena belum resmi mengundurkan diri meski sudah menjabat menteri.

"Kami dari Kaukus Indonesia Hebat menyampaikan surat terbuka untuk Menteri Koordinator PMK Puan Maharani yang namanya masih tercatat sebagai Anggota DPR RI agar segera memilih, mau tetap menjadi menteri atau balik lagi ke Senayan," kata Koordinator Kaukus Indonesia Hebat, Syarif Hidayatullah, di Kantor DPP PDIP.

Ia menilai belum jelas status mundurnya Puan secara resmi dari DPR menunjukkan persoalan taat asas bagi pejabat negara masih sangat lemah Belum adanya kejelasan terkait dengan posisi Puan Maharani yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dinilai menjadi pesan bahwa ada persoalan dengan tata kelola pemerintahan.

"Persoalan rangkap jabatan menteri kabinet seharusnya sudah selesai dan tak perlu lagi jadi isu kalau semua taat azas. Sayangnya, harapan ini belum dapat terwujud," ujarnya.

Kaukus Indonesia Hebat mengingatkan di dalam Undang-Undang Kementerian Negara No. 39 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat A dinyatakan bahwa Menteri dilarang rangkap jabatan. Larangan itu menurut dia, memiliki spektrum politik yang sangat luas.

Hingga saat ini Puan Maharani diketahui belum resmi melakukan pergantian antarwaktu. Selain Puan, politikus PDIP yang telah masuk dalam kabinet, tapi belum dilakukan pergantian antarwaktu adalah Tjahjo Kumolo dan Pramono Anung. Namun, kata Syarif, Tjahjo dan Pramono sudah menyatakan mengundurkan diri dari DPR RI meski baru pernyataan pribadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika