REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjatuhkan sanksi pemecatan kepada kader partai yang menolak rekomendasi terkait calon kepala daerah yang maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Jika ada kader atau pengurus partai yang tidak taat, tidak disiplin, seperti misalnya membantu calon lain, maka DPP akan mengambil tindakan tegas," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Jember, Jawa Timur, Selasa (8/9).
Dalam konsolidasi dan rapat koordinasi cabang DPC PDIP Kabupaten Jember, Hasto menegaskan bahwa untuk Pilkada Jember 2015, Ketua Umum PDIP mengeluarkan rekomendasi untuk Faida-Muqit Arief.
"Tindakan tegas kepada pengurus dan kader partai yang ragu untuk mengamankan perintah Ketua Umum yakni pemecatan karena merusak martabat partai," tegas Hasto.
Seluruh kader dan pengurus PDIP Jember diminta bersumpah untuk melaksanakan amanat partai yakni memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung PDIP yakni Faida dan Muqit Arief. Sumpah itu dibacakan oleh Hasto yang diikuti oleh sekitar 700 orang pengurus partai mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pengurus Anak Cabang (PAC) hingga ranting.
DPP PDIP, lanjut dia, menargetkan kemenangan pilkada di Kabupaten Jember karena kemenangan itu akan menunjang kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Seluruh kader dan pengurus partai banteng moncong putih diminta kerja keras dan bergotong royong memenangkan calon yang diusung PDIP tersebut.
"Pengurus PDIP dari kabupaten lain yang tidak menggelar pilkada harus bergotong royong membantu Pilkada Jember seperti Probolinggo, Bondowoso, dan Lumajang," paparnya.
Saat ditanya tentang beredarnya sejumlah nama kader yang diduga tidak loyal kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Faida-A Muqit Arief, Hasto menjawab belum mendapatkan laporan itu dan masih akan berbicara dengan DPC PDIP Jember.
"Melihat kekompakan mereka yang hadir hari ini, saya optimistis kader banteng solid dalam Pilkada Jember dan saya belum mendengar soal itu dan tidak menerima laporan. Kalau ada yang tidak taat tentunya ada sanksi organisasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
