REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan dialog nasional mengenai inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di Jakarta, Selasa (8/9).
Dialog nasional yang diselenggarkan selama dua hari dari tanggal 8-9 September 2015 tersebut, mengambil tema "meraih e-nawacita dengan pelayanan publik elektronik yang inovatif dan bermutu untuk pemerintahan dan demokrasi" sebagai bahan bahasan.
Kepala BPPT Unggul Priyanto mengatakan tema tersebut diambil sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 tahun 2015-2019 yang diarahkan untuk mencapai sembilan cita-cita pembangunan atau nawacita.
"Di era informasi saat ini, pencapaian cita-cita pembangunan tersebut tidak dapat lepas dari teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mampu menghilangkan batas jarak dan waktu yang cocok dengan kondisi geografis kepulauan Indonesia dalam mewujudkan konektivitas secara logis," tutur Unggul dalam sambutannya.
Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan dalam mendukung implementasi teknologi, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, seperti dalam pemilihan Kepala Desa melalui proses pemilihan elektronik atau "e-voting" di tujuh Kabupaten.
"Sampai tahun 2015 ini telah dihasilkan 250 Kepala Desa melalui sistem elektronik. Karenanya melalui peluncuran buku pedoman implementasi 'e-Pilkades' serentak di Indonesia diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kabupaten lain dalam mengimplementasikan e-Pilkades serentak," ujar dia.
Secara nasional, dia melanjutkan, e-voting sudah menjadi alternatif dalam pemilihan kepala daerah serentak sesuai UU Nomor 8 Tahun 2015, karena memudahkan pemilih, akurasi dalam perhitungn dan efektif dalam penyelenggaraannya.
Selain itu, lanjut dia, dalam hal membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, BPPT turut mewujudkan melalui sistem pelayanan publik yang akurat dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan dari layanan kependudukan Kemdagri (NIK) sesuai amanat hukum dan KTP elektronik Nasional.
"Sehingga dapat membina masyarakat untuk tertib, jujur dapat tercapai melalui pelayanan publik yang mengharuskan penduduk untuk memiliki NIK dan KTP elektronik," imbuhnya.
Hal tersebut, katanya, sangat penting karena pemerintah ingin mensejahterakan masyarakat melalui pemberian pelayanan publik yang inovatif dan bermutu.
Dia mencontohkan pelayanan publik adalah layanan kesehatan berbasis NIK dan KTP elektronik sebagai otentifikasi diri, agar pelayanan publik tidak disalahgunakan oleh yang tidak berhak seperti di Kota Pekalongan.
"Pemanfaatan TIK untuk pelayanan publik dan pengembangan demokrasi yang telah dipersiapkan BPPT akan terus diupayakan perbaikannya, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya dan sarana secara maksimal dari dalam negeri untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan bangsa Indonesia," tuturnya.
Dalam acara dialog tersebut, turut hadir Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika