REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Syarifuddin Sudding mengatakan MKD akan melihat laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon secara proporsional.
"Keberadaan MKD tidak membawa atribut KIH atau KMP namun menegakkan etika di parlemen karena sering dipertanyakan publik," katanya, Senin (7/9).
Menurut dia hingga kini laporan dugaan pelanggaran kode etik itu belum diterima Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Namun Sudding menegaskan setiap laporan yang diterima MKD akan diproses.
"Ada atau tidaknya laporan, MKD akan menentukan sikap. MKD akan melakukan rapat internal," ujarnya.
Dia menjelaskan MKD akan mengkonfirmasi kepada Novanto Cs, apakah mereka berangkat bertemu Donald Trump masuk agenda DPR atau tidak.
Menurut dia, secepatnya MKD akan membuat keputusan dan akan dilihat apakah tingkatan pelanggaran yang dilakukan apakah benar Setya Novanto Cs melakukan pelanggaran kode etik.
"Apabila terbukti melakukan pelanggaran ringan akan mendapat teguran. Pelanggaran sedang akan dihilangkan dari susunan kepemimpinan DPR dan jika terbukti melakukan pelanggaran berat maka akan di pecat," tegasnya.
Dia menegaskan MKD tidak dalam kapasitas menentukan kocok ulang pimpinan DPR RI namun hanya menentukan apakah melanggar kode etik atau tidak.
Sebelumnya, foto Ketua DPR Setya Novanto bertemu dengan kandidat calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump beredar di sejumlah media asing, sejak Kamis (3/9).
Dalam akhir konferensi pers, Trump memperkenalkan Setya Novanto kepada publik. Novanto dilaporkan hadir di acara itu bersama dengan rombongannya, termasuk Wakil Ketua DPR, Fadli Zon.
Menurut keterangan Kesekjenan DPR RI, Setya Novanto bersama Fadli Zon mengikuti agenda sidang The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union (IPU) di New York yang diagendakan berlangsung dari tanggal 31 Agustus hingga 2 September 2015
Ikuti Whatsapp Channel Republika