REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo akan menerima Presiden Mesir Abdel Fatah Al-Sisi di Istana Merdeka, Jumat (4/9). Pertemua dalam rangka kunjungan kenegaraan dan pertemuan bilateral membahas isu-isu yang terkait dengan perdagangan dan investasi.
"Terutama hal yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Jakarta, Jumat (4/9).
Menurut Arrmanatha, Mesir merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia di Afrika Utara. Total nilai perdagangan bilateral RI-Mesir pada 2014 mencapai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS), dengan surplus perdagangan yang cukup besar untuk Indonesia.
"Dalam pertemuan nanti, Pemerintah Indonesia akan memastikan kepada Pemerintah Mesir untuk mengurangi atau menghilangkan berbagai hambatan bagi produk-produk Indonesia, baik hambatan tarif maupun nontarif," ujar dia.
Selanjutnya, Arrmanatha menyebutkan bahwa jumlah investasi Indonesia di Mesir mencapai 260 juta dolar AS, khususnya untuk industri produk makanan instan, barang pecah belah, tekstil, dan ban. "Dalam hal ini, kita meminta Pemerintah Mesir agar investasi kita di negara itu dilindungi dan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan," kata dia.
Berdasarkan jadwal resmi yang dikeluarkan oleh Istana Presiden di Jakarta, Presiden Al-Sisi akan diterima Presiden Joko Widodo pada pukul 16.15 WIB. Selanjutnya kedua pemimpin negara akan melakukan pertemuan empat mata yang kemudian diikuti dengan pertemuan delegasi kedua negara. Dalam rangkaian pertemuan itu, keduanya juga akan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antarkedua negara.
Ada dua nota kesepahaman yang akan ditandatangani dalam pertemuan itu, yaitu nota kesepahaman perjanjian bebas visa untuk pemegang paspor dinas dan diplomat, serta nota kesepahaman kerja sama pelatihan diplomatik. Mengingat Indonesia dan Mesir merupakan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), pemimpin dan delegasi kedua negara akan membahas proses kemajuan penyelarasan Islam dan demokrasi agar dapat berjalan beriringan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika