Kamis 03 Sep 2015 21:08 WIB
PAN Gabung Pemerintah

Ical: KMP takkan Beri Sanksi untuk PAN

Rep: c05/ Red: Bilal Ramadhan
Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie memberikan pengarahan dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke VIII Golkar di Jakarta, Jumat (12/6).(ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Foto: Antara Foto/Sigid Kurniawan
Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie memberikan pengarahan dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke VIII Golkar di Jakarta, Jumat (12/6).(ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Golkar Munas Bali Aburizal 'Ical' Bakrie menyatakan KMP KIH masih relevan dalam konteks kepartaian. Namun tak relevan jika dalam konteks kebangsaan.

"Jadi masyarakat mesti paham. Ada masalah partai dan masalah kebangsaan," kata Ical di Bakrie Tower paska menggelar pertemuan tertutup dengan elit Koalisi Merah Putih (KMP) di Bakrie Tower Kamis (3/9).

Dia menyatakan  masalah kebangsaan itu seperti kondisi perekonomian yang sedang memburuk. Adapun masalah partai seperti kontestasi dan persaingan dalam perpolitikan.

Sekarang ini, kata dia, PAN yang masuk ke dalam pemerintahan artinya mesti dipahami dalam konteks kebangsaan. Yakni ingin lebih berkontribusi dalam memecahkan masalah bangsa. Namun sikap itu bukan berarti PAN akan meninggalkan KMP. "Tetap PAN posisinya di KMP. Tidak berubah," jelasnya.

Sebab dalam konteks masalah partai, kata dia, PAN tak pernah sekalipun menyatakan keluar dari barisan KMP. Ditanya terkait ambiguitasnya sikap politik PAN ini, Ical menyatakan tak akan ada sangsi yang diberikan KMP ke PAN. Ini semisal jika ada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan sikap politik KMP.

"Misal PAN mendukung kebijakan pemerintah namun di sisi lain kebijakan itu ditentang KMP, kami tak akan memberi sangsi," jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement