REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak terkait proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt di Gedung BPPT II Jakarta, Selasa (1/9) petang. Deputi II Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin seusai rapat mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk menghimpun masukan dari pemangku kepentingan megaproyek tersebut.
"Saya mengumpulkan masukan dari beberapa pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, masyarakat dan kalangan profesional terhadap rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW," katanya.
Ridwan menuturkan, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu, pihaknya mendapatkan paparan mengenai data dan fakta proyek tersebut. Namun, pertemuan itu, menurut dia, dilakukan hanya sebagai upaya menerima masukan untuk kemudian dilaporkan kepada Menko Kemaritiman Rizal Ramli.
"Masih akan ada satu-dua pertemuan lagi untuk kemudian dilaporkan ke Pak Menko, statusnya saat ini seperti ini, urusan mau diubah, di-review, itu terserah pada para menteri. Untuk saat ini, mari kita sajikan status saat ini agar kita bisa lakukan upaya yang perlu untuk sedekat mungkin mencapai 35.000 MW," katanya.
Murtaqi Syamsuddin, Direktur Bisnis dan Manajemen Resiko PT PLN (Persero), mengatakan pihaknya memaparkan mengenai latar belakang, urgensi, serta proses dalam megaproyek tersebut. Ia juga menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi PLN dalam mewujudkan proyek tersebut, diantaranya masalah pembebasan lahan, pendanaan serta perizinan.
"Yang pasti belum ada keputusan untuk revisi atau apa karena ini sifatnya public disclose, tapi justru bagus karena kita bisa dapat pemahaman yang sama," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika