REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat pelosok desa mengalami kesulitan ekonomi. Hal itu dimanfaatkan para rentenir untuk menarik keuntungan dengan menawarkan bantuan pinjaman, namun pada akhirnya memeras keringat rakyat.

Fakta sosial yang dialami masyarakat itu membuat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar miris. Karena itu, dia meminta agar program-program pemberdayaan masyarakat dengan konsep pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) segera digenjot. Selain itu, program transmigrasi yang dijalankan pun perlu terus dibenahi dengan mengembangkan kualitas pemberdayaan masyarakat secara maksimal.

“Waktu saya meninjau Kota Transkmigrasi Baru (KTM) di Telang, Banyuasin. Ada laporan bahwa petani di sana dulunya sering dililit utang oleh para rentenir. Kemudian salah satu solusi yang dilakukan adalah dengan menghidupkan program UMKM dan koperasi. Hasilnya ternyata sangat manjur karena masyarakat bisa lebih mandiri secara ekonomi dan terbebas dari lilitan utang para rentenir,” ujar Marwan di Jakarta, Selasa (1/9).

Marwan mengaku sudah sejak awal mengajukan usul pembentukan 5 ribu UMKM di daerah tertinggal dan transmigrasi. Namun sayang, usulan itu dicoret Bappenas dengan alasan yang tidak disampaikan dengan jelas. “Sekarang ingin saya munculkan kembali UMKM di daerah transmigrasi dan pulau terluar. Sebab mafaatnya sangat banyak sekali bagi masyarakat,” tegas Marwan.

Marwan mengaku sangat miris nendengar adanya masyarakat miskin yang dianiaya oleh rentenir hingga meninggal dunia hanya gara-gara menunggak utang sebesar Rp 300 ribu. Penganiayaan yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat itu adalah potret realitas sosial yang kemudian menghidupkan para pengijon dan rentenir.

“Para rentenir ini hidupnya pasti akan susah dan dijamin masuk neraka. Ini kata Alquran dan Hadis yang saya yakini benar,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika