REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan untuk menjaga perdamaian diperlukan pembangunan yang berkelanjutan. Sebab, tanpa pembangunan dan pemberantasan kemiskinan, perdamaian yang berkelanjutan tak akan tercapai.
"Perdamaian merupakan prasyarat pembangunan yang berkelanjutan. Namun, tanpa pembangunan dan pemberantasan kemiskinan tak akan ada perdamaian yang terus menerus," kata Kalla saat menjadi pembicara utama di The 3rd World Summit On Peace, Security, and Human Development, di Seoul Korea Selatan.
Karena itu, lanjut dia, pemerintah perlu membangun infrastruktur serta meningkatkan sumber daya manusianya. Selain itu, penting juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik.
"Ketika perdamaian dan stabilitas telah tercapai, pembangunan harus segera dilakukan. Pembangunan sangat penting untuk mencegah konflik yang pernah terjadi," kata Kalla, dilansir dari laman resmi wapresri.go.id.
Selain itu, JK juga menekankan pentingnya dilakukan manajemen konflik yang dapat menjamin hak dan kewajiban mereka berdasarkan kepercayaan. Kesepakatan perdamaian di suatu negara pun dapat memberikan kontribusi perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan yang lebih luas.
Indonesia, kata Kalla, tak hanya bertanggung jawab menjaga perdamaian di dalam wilayahnya. Namun juga berperan aktif dalam menjaga perdamaian baik di kawasan regional maupun global, berdasarkan UUD 1945.
"Perdamaian dan keamanan merupakan prasyarat untuk menjadi satu dalam sebuah komunitas," kata dia.
Salah satu isu yang menarik perhatian berbagai dunia yakni konflik Laut Cina Selatan. Kalla mengatakan Indonesia pun berperan aktif menjaga perdamaian dan keamanan dengan menggelar berbagai seminar terkait isu tersebut, seperti seminar Managing Potential Conflicts in the South China Sea since 1990.
Tak hanya itu, Indonesia juga berkomitmen meningkatkan partisipasinya dalam misi penjaga perdamaian PBB. Indonesia telah mengirimkan lebih dari 2.700 personelnya dalam misi ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika