REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, karena adanya permainan anggaran di Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda).
"Angka-angka (anggaran) di Bappeda itu kacau balau bikinnya. Nggak bisa nyerap anggaran, terus kita buka lagi satu-satu. Untung saya sudah tahu siapa yang seperti itu," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (28/8).
Ahok mengatakan oknum yang bermain dengan anggaran Bappeda untuk suatu kepentingan, misalnya politik. Anggaran yang ada juga tidak dialokasikan tepat sasaran. Menurutnya memainkan anggaran sudah menjadi rahasia umum pejabat di Pemprov DKI.
Eselon II dengan gaji mencapai Rp 70 juta masih dinilai kecil bagi mereka yang suka bermain-main anggaran. Dana yang disalahgunakan bisa lebih banyak dari gaji perbulan pejabat Pemprov DKI.
Ia mencontohkan kasus pengangkutan sampah dari sungai ke darat. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 400 miliar. Namun sebelum habis tahun, ternyata anggarannya sudah habis. Padahal sampah-sampah di sungai juga masih belum terangkat tuntas.
"Iya kan, ngangkutin 400 miliar juga. Sekarang masih mau sewa. Alat-alat semua. Mana ada bersihin gorong-gorong semua," ucapnya.
Ahok menambahkan, wajar beberapa oknum meginginkan dirinya segera hengkang dari jabatannya. Sebab keberadaannya menjadi batu ganjalan oknum pejabat yang ingin bermain-main.
"Ya wajar mereka berdoa gubernurnya pergi cepat atau mati di jalan, begitu kan. Ngarep-ngarep," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika