REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, menyambut baik surat edaran presiden terkait dengan larangan kriminalisasi terhadap pejabat daerah. Menurutnya, surat edaran tersebut menentramkan dan menenangkan pejabat daerah dalam membuat diskresi maupun melaksanakan pembangunan.

''Kami menyambut baik. Karena itu menambah ketenangan dan ketentraman pejabat daerah,'' kata Heryawan, Kamis (27/8) malam.

Selama ini, lanjut dia, para pejabat daerah maupun pimpinan proyek, merasa ketakutan kalau administrasi dipersoalkan. Dengan adanya SE, diharapkan kepala daerah menjadi lebih tenang dalam bekerja.

"Cukup yang dipersoalkan itu materi penyimpangannya saja," ujarnya.

Ia pun bercerita, dahulu para pimpinan proyek dan panitia lelang harus berebut jika ada proyek pembanguan. Tetapi saat ini, ikut lelang saja mereka banyak yang tidak mau.

"Bahkan, saya pernah ada lelang dua kali di 2014 itu tidak jadi. Saya adakan lagi dua kali tidak jadi lagi, makanya empat kali lelang,'' jelasnya.

Ia menduga fenomena tersebut terjadi karena penegak hukum sudah masuk ranah administrasi dan kebijakan yang membuat kepala daerah merasa terancam.

"Dengan demikian, adminitrasi dan kebijakan tidak perlu dipersoalkan secara hukum, cukup perdata saja yang dipersoalkan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika