REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding pejabat Pemprov DKI lamban menyerap anggaran bukan karena takut dipidana. Melainkan bingung cara untuk memainkan anggaran daerah demu kepentingan pribadi.
"Bukan takut, nyolongnya yang bingung," kata Basuki saat memberikan pengarahan terkait Instruksi Presiden (Inpres) soal percepatan penyerapan anggaran di Ruang Pola Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (27/8).
Menurut pria yang akrab disapa Ahok ini, sekarang aturan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbilang sangat ketat. Untuk itu, oknum-oknum pejabat kesusahan mengatur pola untuk mencuri anggaran.
Ini yang disebutnya menjadi salah satu penyebab DKI Jakarta lama menyerap anggaran. Dinas-dinas terkait menjadi mengulur-ulur waktu dalam mengeluarkan anggaran belanja. Padahal DKI Jakarta baru mengeluarkan dana tidak lebih dari 30 persen.
Ia menyebutkan beberapa dinas yang dinilainya tidak beres mengelola anggaran. Contohnya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
Dinas pendidikan dikatakannya memakai orang ketiga dalam menyusun pengeluaran dan anggaran. Ketika dipaksa bekerja sendiri secara benar, orang-orangnya kaget. Akibatnya tidak semua kebutuhan disusun secara tepat. Terlalu banyak mengandalkan lelang-lelang sehingga lama direalisasikan
"Maunya lelang semua. Digabung-gabungin jadi lama. Pembelian barang tarik ulur takut-takut," sebut Ahok.
Di bidang kesehatan tingkat suku dibas juga dinilai ketakutan sehingga tidak beres hasilnya. Bahkan ia mengaku hampir mencopot Kasudinnya karena lamban menjalankan program.
"Kasudin kesehatan hampir kita copot. Sudah ada harga, nego tapi takut. Mereka sudah jeals menghambat produksi," ujarnya.
Untuk itu, dalam rapat tersebut mantan anggota Komisi II DPR RI tersebut mengimbau agar para SKPD Pemprov DKI tidak ketakutan dalam menganggarkan pengeluaran.
DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang paling rendah penyerapan anggarannya. Diketahui terhitung hingga 21 Agustus 2015, penyerapan anggaran di DKI Jakarta baru mencapai 19,2 persen
Ikuti Whatsapp Channel Republika