REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengkaji alasan di balik ketakutan banyak kepala daerah dalam mempercepat pembangunan. Ini sehubungan dengan penyerapan anggaran yang dinilai lamban hingga semester kedua tahun ini.

Politikus PKS itu mencontohkan, seorang kepala daerah bahkan meminta kapolda dan kepala kejaksaan setempat untuk mendampingi pelaksanaan penggunaan anggaran sejak awal. Menurut Fahri, hal itu salah karena penegak hukum tidak boleh mencampuri urusan eksekusi anggaran begitu. Peluang kongkalikong pun dinilai cukup besar.

“Nanti semua orang cari backing kalau kayak begitu. Sekarang, dia cari backing polisi dan jaksa. Nanti lama-lama tentara yang diajak jadi backing,” ucap Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8).

Dia menegaskan, Presiden semestinya menjamin sistem hukum agar berjalan tidak tumpang tindih. Selain itu, Presiden diminta memperkuat profesionalisme institusi-institusi penegak hukum, bukan malah memberikan jaminan sementara kepada para kepala daerah. Sebab, tenggat waktu kedaluwarsa delik pidana melampaui masa kerja pejabat negara.

“Siapa yang menjamin orang-orang itu (pejabat daerah)? Umur pidana 16 tahun kok. Kalau dianggap berpidana, nanti tahun ke-10 orang itu sudah pensiun, terus dibuka (kasusnya), apa jaminannya?” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika