Kamis 27 Aug 2015 18:16 WIB

Visa Haji Telat, Muhammadiyah: Jangan Terlalu Administratif

Rep: Dyah Ratna Meta Novia/ Red: Karta Raharja Ucu
Salah seorang calon haji mengambil visa haji usai disuntik vaksin meningitis. Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi telah mewajibkan negara-negara yang mengirimkan jamaah haji untuk memberikan vaksinasi sebagai syarat pokok pengurusan visa haji dan umr
Foto: ANTARA/Lucky R/ca
Salah seorang calon haji mengambil visa haji usai disuntik vaksin meningitis. Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi telah mewajibkan negara-negara yang mengirimkan jamaah haji untuk memberikan vaksinasi sebagai syarat pokok pengurusan visa haji dan umr

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nasir mengatakan, dalam menyelesaikan masalah visa haji yang telat jangan terlalu administratif. Apalagi melewati sistem yang berlevel-level karena ini merupakan kondisi darurat.

"Supaya masalah seperti ini bisa cepat selesai pemerintah wajib mempunyai  lobi yang kuat terhadap Pemerintah Araba Saudi, apalagi Indonesia jamaah hajinya terbesar," katanya dalam Acara Penghargaan UNESCO kepada Tokoh Nasional di Kemendikbud, Kamis, (27/8).

Banyak tokoh Indonesia yang punya hubungan kuat dengan Arab Saudi, apalagi pemerintah. "Pemerintah Indonesia harus bisa melakukan nego tingkat tinggi supaya jamaah haji kita bisa mendapatkan pelayanan yang baik, tempat tinggal yang laik, termasuk mempercepat visa haji."

Masalah visa haji, terang Haedar, sudah sangat krusial. Sesuatu yang bermasalah kalau dibiarkan lama dampaknya bisa luas makanya harus segera diselesaikan.

Dikhawatirkan, lanjutnya, bisa menimbulkan pertanyaan mengapa penyelenggaraan haji tahun ini seperti ini. Padahal tahun kemarin berjalan dengan baik.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement