REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak Istana Kepresidenan membantah tuduhan yang menyebutkan mayoritas kursi duta besar (dubes) yang baru diberikan kepada politikus dari partai politik koalisi pendukung Jokowi.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan sebenarnya tidak terlalu banyak kursi dubes yang ditempati oleh parpol koalisi pendukung Jokowi.

"Sebenarnya tak terlalu banyak yah. Dan 'daerah utama' tetap diberikan prioritas ke diplomat karir," kata Pramono, Rabu (26/8).

Menurut dia, penunjukan dubes sepenuhnya merupakan kewenangan diskresi dari Presiden Joko Widodo dengan terlebih dahulu meminta masukan dan saran dari menteri terkait terutama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Ia mengatakan, dubes merupakan kepanjangan tangan Presiden di berbagai negara.

"Tentunya setiap Presiden mempunyai style atau gaya yang juga tujuan dan cara yang berbeda-beda. Sebagai contoh ketika melakukan perayaan kemerdekaan kemarin, di mana yang diundang itu 70 persen adalah rakyat kemudian 30 persen pejabat negara bahkan banyak teman anggota Dewan juga komplain (mengeluh) karena enggak dapat tempat duduk. Nah hal yang seperti ini tentunya yang harus kita perbaiki," katanya.

Namun Pramono menegaskan orientasi setiap pemerintahan berbeda.

"Nah beliau ingin siapa pun yang ditunjuk sebagai dubes itu bisa menjadi semacam marketing bagi pemerintahan ini. Dimana pun ditugaskan. Nah itulah yang dilakukan Presiden. Mengenai orangnya tentunya, Presiden dan Menlu yang mengetahui itu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika