Rabu 26 Aug 2015 09:27 WIB

Menpan RB: Revolusi Mental Kembalikah Ruh Aparatur Negara

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi di dampingi Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melakukan inspeksi mendadak (sidak) di gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Jakarta, Rabu (22/7).
Foto: Republika/Prayogi
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi di dampingi Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melakukan inspeksi mendadak (sidak) di gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Jakarta, Rabu (22/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan revolusi mental penting diterapkan. revolusi mental, ungkapnya, berperan untuk mengembalikan ruh aparatur negara.

"Sehingga tidak ada yang percuma dalam pembangunan," kata Yuddy saat memberikan pembekalan kepada peserta Sekolah Pimpinan Polri Pendidikan Reguler (Sespim Polri Dikreg) ke-24 yang diikuti oleh kalangan Polri, TNI, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Pertahanan di Lembang, Bandung, Selasa (25/8).

Yuddy menyampaikan saat ini pemerintah tengah melakukan perbaikan penataan SDM aparatur pada dua aspek, yaitu aspek promosi jabatan dan rekrutmen. Sejalan dengan kebijakan tersebut, kata dia, pendidikan seperti yang dilaksanakan di Sespim Polri ini dipandangnya sebagai kawah candradimuka.

Dia mengatakan setelah lulus dari sekolah tersebut, seluruh peserta semestinya mampu merevitalisasi cara pandang dan niat baik, serta nilai-nilai kepemimpinan. Sebagai contoh, Yuddy menekankan anggota kepolisian harus mampu mendengar dan merespons tantangan zamannya, dan mengedepankan integritas, serta melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

Menurut Guru Besar FISIP Universitas Nasional Jakarta ini, revolusi mental diperlukan untuk memperbaiki birokrasi. Dalam penataan strukur organisasi, penataan aparatur negara penting agar memiliki peran sebaik-baiknya.

"Tolak ukurnya adalah menurunnya komplain masyarakat," tegas Yuddy.

Secara makro, kata dia, saat ini kemudahan berusaha di Indonesia berada di peringkat 114, sementara government indeks pada posisi 84 dari 120 negara. Selain itu secara makro, perekonomian juga belum baik. "Ini memberikan sinyal bahwa tata kelola pemerintahan juga belum begitu baik. Sebagian masyarakat masih menilai birokrasi kita korup, tidak disiplin, sewenang-wenang," ungkap Yuddy.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement