REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong percepatan penyerapan anggaran daerah. Politikus Partai Demokrat ini menyebut, banyak kepala daerah yang takut dikriminalisasi. Karena itu, mereka enggan menjadi kuasa pengguna anggaran dari pusat.
Di sisi lain, Agus melihat, konflik antara pemda dan DPRD juga bisa menyebabkan leletnya pencairan anggaran. Misalnya, DKI Jakarta yang penyerapan anggarannya termasuk paling rendah. Diketahui sebelumnya, antara Gubernur dan pimpinan DPRD DKI Jakarta sempat muncul perselisihan terkait besaran RAPBD.
"Ini mungkin tidak hanya di DKI. Di seluruh Indonesia, (sejumlah) daerah juga banyak penyerapan anggaran yang besarannya itu tidak memenuhi sesuai rencana," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8).
Namun, Agus melanjutkan, pihaknya meragukan adanya pemda yang sengaja tidak mencairkan anggaran. Dia menegaskan, fobia kriminalisasi masih menjadi alasan dominan.
"Saya enggak mau su’udzan (berburuk sangka). Tentunya, ini karena dia (pemda) merasa ada kekhawatiran. Nanti kalau dia lagi disbursement (serapan anggaran), maka akan bersinggungan dengan KPK, bisa menjadi berada di hotel prodeo," jelasnya.
Rencana Presiden untuk menerbitkan Perpres antikriminalisasi merupakan dukungan moral bagi semua pemda. Selain itu, menurut Agus, Perpres ini berguna untuk membedakan antara dugaan pelanggaran dan diskresi kebijakan. Poin pentingnya, tegas dia, adalah tranparansi semua pihak terhadap publik serta institusi penegak hukum.
"Kalau dia (pemda) betul-betul melakukan pelanggaran, korupsi, ya harus dipidanakan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika