REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengancam akan menindak tegas petinggi PT Pelindo II apabila tidak mengizinkan pembangunan jalur kereta yang menghubungkan pelabuhan Tanjung Priok dengan sentra industri.
Pernyataan Rizal Ramli ini keluar usai melakukan rapat koordinasi lintas kementerian yang khusus membahas tentang dwelling time. Pembahasan dwelling time menjawab keinginan presiden Joko Widodo untuk mempersingkat waktu tunggu bongkar muat menjadi 3 sampai 4 hari.
Rizal menyebut, rumitnya penyelesaian rencana jalur kereta pelabuhan ini lantaran masih adanya perselisihan antara PT Pelindo II selalu pengelola Tanjung Priok dengan PT KAI yang akan mengoperasikan kereta. Rizal menyebutkan, Pelindo II sedari dulu menolak proyek ini karena dinilai akan mengurangi pemasukan perusahaan selama ini dari waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan.
"Dari dulu berantem antara Pelindo dan KAI. Pelindo nggak mau ada jalur KA barang yang masuk ke loading and unloading. Karena kalau ada KA, bisa berkurang bisnisnya. Sebab itu kami mau tegas, kalau menolak kita kepret," ujarnya, Selasa (25/8).
Rizal menilai, esensi dari beroperasinya jalur kereta api yang bisa mengakses langsung ke kontainer di pelabuhan akan mengurangi kemacetan di area Tanjung Priok hingga 30 persen. Sementara iitu terkait pemeriksaan kontainer bisa dilakukan di lokasi pabrik.
"Kalau kontainer perlu diperiksa sementara, bisa dipindah ke Cikarang atau ke lokasi pabriknya. Kalau bisa, sepertiga kemacetan akan berkurang. Memang ini akan mengurangi tracking business," katanya lagi.
Rizal menegaskan langkah ini akan dia lakukan tidak peduli bagaimana respon dari Pelindo II.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
