REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Hingga Agustus 2015, Provinsi DKI Jakarta baru dapat menyerap anggaran sebanyak 19,4 persen. Angka tersebut membuat DKI menduduki peringkat kedua provinsi yang penyerapan anggarannya paling rendah setelah Kalimantan Utara dengan realisasi anggaran 18,6 persen.
Ditemui usai mengikuti rapat koordinasi di Istana Bogor, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, dari angka 19,4 persen tersebut, hanya sekitar 3 persen yang terserap untuk belanja modal.
Menurutnya, APBD yang telat turun menjadi penghambat serapan anggaran di Ibu Kota. Seperti diketahui, APBD 2015 di DKI Jakarta baru dapat dicairkan pada April karena sebelumnya ada konflik antara pemerintah daerah dengan DPRD.
Selain itu, menurut Djarot, faktor lain yang juga menghambat penyerapan anggaran karena masalah lelang. "Di pelelangan itu masih agak lambat. Terus hambatan lainnya juga mereka kaget dengan sistem baru e-budgeting," ucap kader PDIP tersebut.
Djarot berjanji, pihaknya akan mendorong semua Satuan Kerja dan Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempercepat penyerapan anggaran di DKI Jakarta.
Berbicara terpisah, Gubernur Provinsi Sumatra Selatan Alex Noerdin mengungkap bahwa daerahnya baru mampu menyerap APBD sebanyak 35 persen.
"Masih terlalu kecil, tapi dibanding daerah lain cukup bagus," katanya di Istana Bogor.
Alex optimistis Sumsel dapat menyerap anggaran sesuai target hingga akhir tahun. Sebab, dalam waktu dekat pemerintah daerah akan mengeksekusi sejumlah proyek infrastruktur sebagai persiapan menuju Asian Games 2018 yang akan digelar di Palembang.
Alex juga berjanji, sepulangnya dari Bogor, dia akan langsung mengumpulkan semua wali kota, bupati dan pejabat terkait lain untuk mensosialisasikan instruksi Presiden Jokowi soal serapan anggaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika