REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya menilai pembentukan Badan Siber Nasional yang akan dibentuk pemerintah tidak sesuai antara ancaman siber di depan mata dengan kesiapan badan tersebut.
"Siber ancamannya di depan mata, kalau membentuk badan baru lagi maka tidak sesuai antara ancaman di depan mata dengan kesiapan badan tersebut," katanya, Senin (24/8).
Dia menjelaskan apabila ingin dibentuk BSN maka harus didukung oleh Undang-Undang dan juga dukungan anggaran. Hal itu menurut dia, badan tersebut tidak bisa langsung bekerja karena dihadapkan kendala-kendala tersebut.
"Nanti sama seperti Badan Ekonomi Kreatif yang sempat 'gagu' beberapa bulan karena tidak jelas undang-undang dan mata anggarannya," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, di internal Komisi I DPR RI sejak lama menyarankan agar siber diintegrasikan gugus-gugus dan desk-desk yang ada di beberapa kementerian seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Sandi Negara, dan Badan Intelijen Negara.
Dia menegaskan Komisi I DPR menginginkan badan siber kuat yang bisa langsung bereaksi dan antisipasi bahkan kalau perlu membentuk matra keempat di TNI.
"Ada Angkatan Laut, Darat, Udara dan angkatan siber yang solid mengatasi ancaman-ancaman NKRI," katanya.
Tantowi menilai Kemenkominfo sudah memiliki infrastruktur yang siap untuk menjalankan keamanan siber, namun perlu ditambah peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu dia mengatakan, Komisi I DPR akan meminta keterangan pihak terkait untuk mengkroscek kebenaran info yang beredar di masyarakat terkait BSN.
"Banyak info yang beredar di sosial media dan perlu konfirmasi pemerintah terkait kebenaran kabar itu (BSN akan bekerja sama dengan Amerika Serikat dan memata-matai percakapan masyarakat Indonesia," katanya.
Tantowi menegaskan badan apa pun harus bisa mengantisipasi dan menganalisis serta mengambil tindakan terkait serangan siber bukan memata-matai rakyat Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika