REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan ketakutan akan ancaman pidana terhadap pengambilan kebijakan oleh para pejabat pemerintah daerah membuat serapan anggaran di daerah masih rendah.

"Ketakutan (pengambilan kebijakan) yang muncul sehingga serapan anggaran menjadi rendah. Tadi dipahami secara bersama-sama antara para pejabat sehingga kepolisian, kejaksaan dan KPK bisa mengoptimalkan terlebih dahulu pengawas internal," ujar Ganjar seusai mengikuti rapat koordinasi percepatan program-program Pembangunan di Istana Kepresidenan Bogor dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (24/8).

Diharapkan pihak Kepolisian, Kejaksaan, KPK dapat mengoptimalkan terlebih dahulu pengawas internal kepada setiap kebijakan yang diambil kepala daerah untuk pembangunan daerahnya.

"Karena semua takut. Kalau kami dikriminalkan begitu ya takut," ujar Ganjar.

Kemudian, Ganjar menambahkan, kalau ada kesalahan dari pihak pemerintah yang sifatnya administratif itu urusannya administratif saja jangan pidana.

"Itu sesuai dengan undang-undang admnistrasi pemerintahan sehingga undang-undang inilah yang kita harapkan bisa dilaksanakan," tambah Ganjar.

Dalam rapat tersebut, Ganjar menambahkan, Presiden Jokowi memerintahkan untuk menyerap anggaran secepatnya agar perekonomian bisa bergulir.

"Perintah presiden tadi kalau itu memang nyolong dan ada duitnya ya ditangkap saja. Tapi kalo memang salah administrasi coba diberikan ke pengawas internal dulu," ujar Ganjar menegaskan.

Jadi diharapkan agar jangan sampai pemerintah daerah tidak berani mengucurkan dana bantuan jika ada bencana yang menyangkut rakyatnya hanya karena takut dipidanakan, kata Ganjar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika