REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Politikus Partai Golkar Setya Novanto menilai, kalangan dunia usaha sudah mulai 'gerah' dengan kinerja tim ekonomi pasca-reshuffle. Presiden Joko Widodo, lanjut dia, juga kurang efektif lantaran terlalu berfokus pada soal penyerapan anggaran negara, yang hanya menyumbang 20 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Dalam situasi sekarang ini, memang harus ada sesuatu yang terpadu mengenai krisis yang sekarang ini,” ujar Setya Novanto kepada awak media di gedung DPR, Jakarta, Senin (24/8).

Atas dasar itu, tutur Setya, Partai Golkar mengusulkan kepada pemerintah untuk segera membuat lembaga Pusat Krisis. Ini sebagai respons terhadap kinerja tim ekonomi di kabinet yang dinilai tak kompak.

Ketua DPR tersebut menambahkan, nantinya Pusat Krisis akan diisi oleh tokoh-tokoh yang andal menangani soal perlambatan ekonomi. Mereka ini mesti punya rekam jejak baik dan dipercayai Presiden. Karena itu, tegas dia, komposisi Pusat Krisis merupakan integrasi dari kalangan profesional lintas partai.

“Saya rasa, enggak ada KMP (Koalisi Merah Putih), enggak ada KIH (Koalisi Indonesia Hebat). Semuanya harus dilibatkan,” kata Setya.

Dalam rapat pleno Fraksi Golkar hari ini, yang juga dihadiri Setya Novanto, Ketua Umum Partai Golkar (munas Bali) Aburizal Bakrie menekankan urgensi Pusat Krisis. Menurut dia, lembaga ini akan membuat matriks kebijakan yang mesti dilaksanakan setiap kementerian.

“Kita usulkan pemerintah segera membentuk Pusat Krisis untuk menangani menghadapi persoalan ekonomi yang sulit ini. Jangan biarkan satu menteri bergerak sendiri ke sana atau ke sini,” kata Aburizal Bakrie dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, hari ini (24/8).

Ikuti Whatsapp Channel Republika