REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai tahapan tes wawancara tahap I terhadap 19 calon pimpinan (Capim) KPK.
Kali ini giliran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan, Agus Rahardjo menjadi orang yang dites kedua oleh Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam penuturannya, Agus mengaku risih dengan para koruptor yang tidak takut menghadapi KPK. Terlebih, lanjut Agus saat koruptor sudah dijebloskan ke penjara masih saja selalu dihormati oleh masyarakat.
"Koruptor saat ini menghadapi KPK masih ketawa-ketawa dan di penjara masih dihormati masyarakat. Itu memprihatinkan," kata Agus di Gedung Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta Pusat, Senin (24/8).
Menurut dia, seharusnya ada hukuman sosial dari masyarakat kepada para koruptor tersebut. Seperti dikucilkan dari tempat tinggal. "Dalam lingkungan sekitar bisa tidak bergaul, dan diludahi ini juga bisa," ujar Agus.
Agus juga menegaskan jika dirinya menjadi pimpinan KPK akan melakukan reformasi ke setiap sekolah. "Bagaimana mengajarkan untuk membenci segala bentuk tindakan korupsi," kata Agus.
Agus menambahkan, saat ini tindakan benci korupsi sudah mulai digalakan. Namun, ia menilai para guru-guru yang ada di sekolah tersebut masih memperlihatkan kepada murid untuk berprilaku korupsi.
"Pendidikan antikoruspsi harus sangat digalakkan. Tapi jika hanya pendidikan tidak cukup, kalau tidak ada contoh yang tidak ada gunanya. Jadi harus melihat contoh dahulu, seperti guru bersama murid berdarma wisata tapi guru itu tidak membayar, padahal seharusnya membayar," ujar Agus.
Dalam tes wawancara itu, Agus juga menyampaikan pentingnya penggunaan teknologi informasi pada tiap sistem pemerintahan. Saat ini, menurut Agus, publik berada dalam keadaan buta, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Agus mengatakan dalam bidang pendidikan, bila teknologi informasi masuk di dalamnya, maka sekolah bisa diawasi oleh orangtua murid. Dengan demikian, kecurangan atau pencurian bisa diminimalisir.
Kemudian, di bidang kesehatan, orang miskin bisa tahu berapa sisa tempat tidur yang bisa dipakai dan berapa jumlah dokter yang bertugas.
Bila Agus terpilih jadi pimpinan, KPK akan menyarankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayan serta Kementerian Kesehatan memakai sistem teknologi informasi. "Jadi dalam dashboard, Presiden klik bisa tahu hal di lapangan," kata Agus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika