REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan perseteruan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli sebaiknya diselesaikan di tingkat internal dan jangan sampai terekspos ke publik.
"Kalau masuk ke ranah publik akan muncul tafsir kemana-mana. Ini polemik yang tidak baik untuk mendukung kerja pemerintah," ucapnya saat dihubungi ROL, Rabu (19/8) malam.
Saleh meminta Kabinet Kerja untuk fokus bekerja mengurusi negara, bukannya malah mempersoalkan perdebatan yang belum tentu dipahami rakyat Indonesia. "Seperti seolah memperlambat kerja dengan menimbulkan wacana-wacana baru," kata Saleh.
Di satu sisi mengkritik dari dalam sah-sah saja, namun penyampaiannya pun juga hendaknya menjadi konsumsi kalangan internal saja. "Ada rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden, di situ bisa disampaikan kritik ini," ujar politikus PAN ini.
Meski begitu, terlalu cepat memvonis Kabinet Kerja pascareshuffle kurang solid. Menurutnya para Menko harus sama-sama berkomunikasi untuk menyesuaikan rencana kerja. JK juga diminta jangan terlalu menanggapi ajakan debat dari Rizal.
"Daripada melakukan itu, JK lebih baik memanggil Rizal dan membicarakan apa yang sesungguhnya diinginkan dalam program kerja," ucapnya.
Biar bagaimanapun, menteri adalah pembantu Presiden dan Wapres untuk mewujudkan program kerja yang mereka janjikan saat kampanye. Dari struktur birokrasi, Presiden dan Wapres adalah satu kesatuan utuh.
Presiden mempunyai wewenang untuk menyatukan pandangan program pemerintah. Jokowi harus turun tangan mengatasi konflik antara keduanya. Apalagi ini berkaitan dengan kepentingan rakyat.
"Rakyat tidak mau tahu berapa berapa besarnya listrik yang kamu diadakan, yang terpenting adalah bagaimana secepatnya semua rakyat bisa menikmati listrik," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
