REPUBLIKA.CO.ID,NUSA DUA -- Reformasi jaminan sosial di Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dikategorikan sebagai proses reformasi terbesar di dunia.
Presiden Direktur International Social Security Association (ISSA), Errol Frank Stoove menilai hal tersebut dari cakupan kepesertaan di Indonesia yang mencapai 112 juta tenaga kerja, jenis program perlindungan yang komprehensif, serta potensi dana kelola yang besar. "Jaminan sosial merupakan elemen penting yang mendukung faktor ekonomi. Saya belajar banyak dari BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia yang lebih siap menghadapi tantangan ke depan dalam memberi layanan kepada masyarakat," kata Stoove dalam International Seminar on Social Security Reform di Nusa Dua, Bali, Rabu (19/8).
Stoove menekankan pentingnya kesiapan sistem dalam pemberian layanan. Masyarakat juga perlu mengetahui betapa pentingnya mereka membayar iuran ketenagakerjaan melalui BPJS.
Ke depannya, kata Stoove BPJS Ketenagakerjaan harus mampu mewadahi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat karena faktor-faktor tambahan, seperti perubahan iklim yang menyebabkan kekurangan air dan gagal panen, migrasi besar-besaran, timbulnya penyakit baru, kondisi lingkungan kian memburuk, sehingga energi menjadi pengeluaran utama keluarga. Dia mencontohkan jaminan sosial ketenagakerjaan di Filipina.
Filipina telah melayani jaminan sosial dan layanan untuk korban badai tropis yang sering melanda negara ini, pinjaman ketika terjadi bencana, dana pensiun, dan dana rehabilitasi. Australia sejak 2010 telah memberikan jasa beragam untuk tenaga kerja berdasarkan keterampilan mereka.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya menambahkan BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari jaminan kematian atau asuransi sosial, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan dana pensiun. Dari total 250 juta orang Indonesia, sekitar 112 juta di antaranya adalah pekerja, formal dan informal. "Jika semua pekerja itu menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, maka ini bisa menjadi jaminan nasional terbesar di dunia," ujarnya dalam kesempatan sama.
BPJS Ketenagakerjaan saat ini mengelola aset senilai Rp 203 triliun yang sebagian besarnya berasal dari dana kelola Jaminan Hari Tua (JHT) mencapai Rp 179 triliun. Hingga semester pertama tahun ini, investasi perusahaan telah menghasilkan imbas hasil Rp 10,8 triliun atau 54 persen dari target total Rp 19 triliun pada 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika