REPUBLIKA.CO.ID, PAMEKASAN -- Pemasangan spanduk yang berisi kecaman dan penolakan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) kini kian marak di Pamekasan, Jawa Timur, setelah di kota itu sempat dihebohkan dengan adanya atribut PKI yang dibawa oleh peserta karnaval HUT Kemerdekaan.
Pewarta Antara di Pamekasan, Selasa, melaporkan beberapa titik di sudut kota di Pamekasan yang terlihat dipasangi spanduk penolakan PKI, antara lain di jalan raya menuju Pendopo Pemkab Pamekasan, yakni di depan SMK Negeri 3 di Jalan Kabupaten, lalu di Jalan Jokotole dan di Jalan Raya Trunojoyo, Pamekasan. Di Jalan Trunojoyo terpajang tulisan "Allahu Akbar... Ayo Bangkit Umat Islam Perangi PKI".
Pada bagian bawah spanduk ini tertulis logo Front Pembela Islam (FPI) Pamekasan dan Laskar Pembela Islam (LPI) Pamekasan. Di Jalan Kabupaten spanduk penolakan PKI itu tertulis "Haram Hukumnya Presiden Meminta Maaf Kepada PKI". Pada spanduk ini juga terdapat gambar palu arit yang merupakan lambang PKI, tetapi diberi tanda silang.
Pada bagian bawah spanduk tersebut, terdapat beberapa lambang organisasi keagamaan, seperti Forum Komunikasi Ormas Islam, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), dan sejumlah logo ormas lainnya.
Di Jalan Jokotole atau sekitar 500 meter kearah timur kantor Wakil Bupati Pamekasan, tulisan yang terdapat pada spanduk penolakan PKI itu antara lain "Hanya Satu Kata, Tolak Komunisme". Di spanduk dengan lebar 1 meter dan panjang 5 meter ini juga terdapat tulisan tentang bahaya laten komunis.
Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Arm Mawardi menilai maraknya spanduk penolakan terhadap PKI itu sebagai bentuk ekspresi masyarakat Pamekasan bahwa mereka tidak ingin di Indonesia ada lagi PKI, karena ajaran ormas itu tidak sesuai dengan Pancasila yang menganut berkepercayaan pada Tuhan.
"Saya kira itu sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Selama disampaikan secara wajar, tidak menimbulkan kekacauan tidak ada masalah," katanya.
Ketua Umum HMI Cabang Pamekasan Moh Hafifi menyatakan pemasangan spanduk berupa penolakan PKI itu sebagai upaya antisipatif, sebab di berbagai jejaring sosial kini santer diinformasikan bahwa pemerintah berencana meminta maaf pada PKI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika