REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, pemerintah belum serius membenahi bidang penegakan hukum. Perombakan Kabinet Kerja belum lama ini, lanjut dia, juga kurang memuaskan.
Fadli mencontohkan dua lembaga, Kejaksaan Agung dan Kemenkumham. Kedua institusi ini masing-masing dipimpin kader Partai Nasional Demokrat dan PDIP. Sehingga, tegas Fadli, sebuah keputusan hukum dari dua institusi ini berpeluang dilatari kepentingan politik.
"Jaksa Agung kan dari Partai NasDem, ya pasti ada bargain politik. Begitu juga Menteri Hukum dan HAM. Seharusnya, institusi-institusi hukum ini jangan menjadi subordinasi dari kepentingan politik," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).
Terkait kinerja Kejaksaan Agung, Fadli mengomentari kasus penggeledahan kantor PT Victoria Securities Indonesia (VSI) di Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/8) lalu. Kejaksaan Agung diketahui menggeledah kantor perusahaan tersebut terkait kasus dugaan korupsi penjualan hak tagih (cessie) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) senilai Rp469 miliar.
Adapun pihak PT VSI sendiri menyatakan, penggeledahan oleh Kejaksaan Agung Rabu (12/8) itu salah subjek dan objek. Semestinya, Kejaksaan Agung menggeledah kantor PT Victoria Securities International Corp, bukan kantor PT VSI. Fadli menyebut, pihaknya sudah menerima surat aduan dari PT VSI terhadap Kejaksaan Agung pada Jumat (14/8) lalu.
"Apakah (penggeledahan) ini memang murni penegakan hukum. Kalau murni, apakah ini menyalahi atau tidak dari prosedur yang ada," jelasnya.
Fadli menuturkan, tak menutup kemungkinan bahwa ada motif lain di belakang penggeledahan terhadap PT VSI. Dia menegaskan, bila penggeledahan ini tak berdasarkan putusan pengadilan, maka jelas hal itu pelanggaran hukum.
Apa yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung dikhawatirkan pula mengganggu iklim investasi, dunia perbankan, dan sekuritas keuangan di Indonesia. Fadli menukas, semestinya aparat penegak hukum tak membuat kisruh. Apalagi, kini nilai tukar rupiah sedang melemah.
"Presiden juga mengharapkan masuknya investasi. Justru, kita jangan sampai mendorong investasi yang ada di dalam negeri ini keluar," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika