REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan percepatan pembangunan wilayah perbatasan menjadi program prioritas pemerintah untuk tiga tahun ke depan. Hal tersebut yang ia ungkapkan ketika mengunjungi salah satu desa yang berbatasan langsung dengan daratan Malaysia, yakni Long Nawang, Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara pada peringatan Kemerdekaan RI ke-70, Senin (17/8).

Tjahjo mengatakan kecamatan Long Nawang merupakan satu dari 187 kecamatan yang letaknya di perbatasan negara dan menjadi prioritas pembangunan pemerintah tahun ini.

"Masuk lokasi prioritas tahun ini dari 187 kecamatan, tahun ini akan mulai dibangun akses jalur daratnya, karena tahun 2012 baru dibuka tapi belum ditutup aspal," ujar Tjahjo.

Ia berharap percepatan pembangunan meliputi perbaikan akses jalur darat yakni pengaspalan, akses telekomunikasi, dan infratruktur lainnya.

Selain itu yang terpenting adalah perbaikan menyeluruh pos-pos perbatasan Indonesia dengan negara lain. Menurutnya, pos perbatasan menjadi tempat paling strategis untuk akses keluar masuk ke negara tetangga.

"Bapak presiden mintanya cara apapun tetep lebih baik, gerbangnya, pelayanannya, infrastrukturnya, dan membuat masyarakat sekitar betah," ujarnya.

Untuk anggaran sendiri, Tjahjo mengatakan tahun ini melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pemerintah menggelontorkan dana sekitar Rp 13,9 triliun untuk wilayah perbatasan. Jumlah ini diakui Tjahjo menurun dibandingkan tahun sebelumnya yakni sampai Rp 16 triliun.

Hal itu lantaran anggaran diperbesar melalui dana transfer pemerintah pusat ke daerah.

"Kementerian memang dikurangi, tetapi besar di daerah, DAK (dana alokasi khusus) dan DAU (dana alokasi umum)-nya ditambah, ada lagi dana desa juga," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika