REPUBLIKA.CO.ID, TARAKAN -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dapat berlangsung sesuai target Pemerintah yakni dalam kurun waktu tiga tahun.
"Mudah-mudahan ini dioptimalkan bahwa target tiga tahun percepatan pembangunan ini selesai. Kawasan perbatasan harus menjadi kawasan penunjang ekonomi, penunjang keamanan oleh anggota TNI yang lebih solid. Khususnya di Malinau, Sebatik, Nunukan, NTT dan Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia," kata Mendagri usai memimpin upacara HUT RI di Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Senin (17/8).
Percepatan pembangunan perbatasan merupakan salah satu program utama pemerintahan Kabinet Kerja melalui program Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.
"Ini sudah menjadi program utama Bapak Presiden dengan nawacitanya, yakni membangun dari pinggiran yang diserahkan kepada BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan), khususnya yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Filipina, Papua Nugini dan Timor Leste," jelasnya.
Untuk memperkuat pembangunan wilayah perbatasan, Pemerintah pun menganggarkan dana sebesar Rp16 triliun per tahunnya untuk pembuatan jalan dan sarana infrastruktur seperti listrik.
Pengelolaan itu adalah skala prioritas yang tahun ini sudah sampai ke plafon Rp16 triliun untuk infrastruktur, bangunan-bangunan sampai ke gardu-gardu yang ada di seluruh perbatasan.
"Jalan dulu yang dibangun, beserta fasilitasnya, termasuk fasilitas perbatasan yang lengkap, seperti puskesmas, sekolah, sehingga masyarakat yang tinggal di perbatasan terjamin," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika