Senin 17 Aug 2015 09:48 WIB

'Revolusi Mental Harus Jadi Program yang Membumi'

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) Ahmad Basarah
Foto: gmni
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) Ahmad Basarah

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Program Revolusi Mental yang dilaksanakan dalam pemerintahan Presiden Jokowi didorong untuk menjadi program yang membumi dan menyentuh hati sanubari rakyat Indonesia.

“Hari ini bangsa Indonesia merayakan 70 tahun kemerdekaan bangsanya. Revolusi Mental harus menjadi program yang membumi,“ ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) Ahmad Basarah, Senin (17/8).

Revolusi tadi, ujarnya, bisa menjadi solusi dari penyakit mental bangsa Indonesia sebagai bangsa terjajah. Oleh karena itu, Basarah menyarankan agar Presiden Jokowi membentuk suatu Badan Khusus berupa Komisi Ideologi Nasional.

Komisi tersebut bertugas untuk merancang dan  melaksanakan serta membumikan  program-program pembangunan dan pemantapan mental ideologi bangsa yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

 

Apalagi, di masa Presiden Soekarno program tersebut pernah dilakukan dengan membentuk Panitia Pembina Djiwa Revolusi ataupun Badan Pembina Pelaksanaan Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (BP7) di masa Presiden Soeharto.

 

“Komisi Ideologi Nasional dapat dibentuk melalui Peraturan Presiden dan lembaganya berada langsung di bawah Presiden sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya akan memiliki legitimasi politik yang kuat dan mengikat lembaga-lembaga pemerintahan lainnya,” tegas Basarah.

Bahkan jika diperlukan, pemerintah dapat mengusulkan hak inisiatifnya kepada DPR untuk membentuk Undang-undang tentang Pemantapan Mental Ideologi Bangsa yang akan menjadi dasar pembentukan Komisi Ideologi Nasional.

“Serta, pelaksanaan program-programnya sehingga program Revolusi Mental menjadi agenda nasional yang didukung dan melibatkan seluruh lembaga-lembaga negara dan segenap bangsa Indonesia,” papar Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan itu.

 

Untuk itu, PA GMNI mengusulkan Komisi Ideologi Nasional dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional dengan kriteria negarawan yang sangat mencintai bangsa dan negaranya, mengetahui dan memahami sejarah bangsa Indonesia dengan baik, mengerti perasaan, pikiran dan kepribadian asli bangsa Indonesia serta memahami geopolitik dunia.

 

“Komisi Ideologi Nasional akan menjadi alat Negara di front terdepan untuk mengembalikan supremasi mental bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang dan pemenang. Barangkali, pembentukan Komisi Ideologi Nasional dapat menjadi kado bagi kemerdekaan Indonesia,” harapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement