REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyambut baik perombakan (reshuffle) kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
Ia pun berharap para menteri bisa lebih kinerja dan saling bahu membahu membantu Presiden Jokowi, bukan saling menyerang dan mengkritik.
"Pak Jokowi bilang, jangan pecah belah. Tapi ternyata ada menterinya yang pecah belah," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Fahri mengatakan, reshuffle kabinet merupakan pilihan yang harus diambil oleh Presiden Jokowi, karena eksekutif perlu menghadirkan koordinasi. Karena itu ego sektoral para menteri mesti disingkirkan.
Namun, ia menengarai masih ada menteri yang berpotensi merusak koordinasi pascareshuffle. Fahri menyebutkan, menteri demikian gemar melihat perpecahan di partai-partai politik. Tetapi Fahri tidak menyebut menteri yang dimaksud, ia hanya meminta Menko Luhut Binsar Panjaitan agar bertindak tegas.
"Tolonglah Pak Luhut itu, Menko baru kita itu, kan dia kan Kopassus, tinggi besar orangnya. Mudah-mudahan dia bisa tegur itu menteri-menteri yang iseng," katanya.
Politikus PKS itu melanjutkan, keputusan reshuffle yang dilakukan presiden tersebut sudah tepat karena menyentuh juga tim ekonomi Kabinet Kerja. Sebab kondisi perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami perlambatan.
Satu sebabnya, dinamika politik di pemerintahan dan parlemen cenderung tak stabil, sehingga pasar menjadi ragu. Apalagi, penyerapan anggaran dari pemerintah pusat sangat jauh dari harapan.
Terkait tiga menko baru, Fahri melihat mereka sebagai "the right men in the right places." Presiden Jokowi dianggap sudah bertindak bijak dengan menunjuk mereka.
"Tiga menko baru ini, saya bisa kategorikan ini heavy weight. Ini kelas berat. Dan mudah-mudahan dengan kelas berat ini, kabinetnya bisa lebih baik," jelasnya.
Seperti diketahui sehari pascareshuffle kabinet, Menko Bidang Maritim Rizal Ramli mengusulkan agar pembelian sebanyak 30 unit pesawat type Airbus 350 ditunda. Pernyataan itu membuat Menteri BUMN Rini Soemarno berang.
"Apa dasarnya (Rizal Ramli) bicara seperti itu. Apa dasarnya 'cancellation' itu. Saya rasa, janganlah bicara tanpa dasar. Segala sesuatunya bicara itu harus dengan dasar atau jangan sembarangan," tegas Rini, Jakarta, Kamis (13/8/2015).
Rini menjelaskan Garuda itu merupakan perusahaan publik yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat luas.
"Apa-apa yang akan dilakukan di Garuda, tentu tidak bisa langsung diputuskan begitu saja. Harus ada dasar atau tidak sembarangan bicara," ujarnya.
Tidak hanya soal pembelian pesawat untuk Garuda, Rizal Ramli pun menyinggung soal proyek kereta cepat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika