REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Pandjaitan mengatakan pihaknya dan tiga menteri koordinator lainnya akan bertemu guna menerjemahkan keinginan Presiden Joko Widodo bagi perbaikan bangsa.
"Tadi, di dalam, saya dengan Pak Darmin (Nasution), Pak Rizal (Ramli) dan Bu Puan (Maharani) sepakat akan bertemu Selasa (18/8) untuk berbicara, membulatkan suara dan menerjemahkan keinginan Presiden. Sehingga nanti orkestra (pemerintahan) ini bisa betul-betul dinikmati lagunya," kata Luhut usai menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Salah satu yang menjadi pembahasan bersama para menteri koordinator tersebut adalah mengenai stabilitas harga pangan di tanah air.
"Kita ingin harga pangan ini stabil, kami akan tanya kenapa harga-harga pangan kita, beras, gula, daging itu rata-rata lebih mahal dari negara ASEAN, kan ada yang tidak benar," lanjutnya.
Presiden Joko Widodo merombak susunan Kabinet Kerja dengan menempatkan Luhut sebagai Menkopolhukam menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.
Presiden mengatakan perombakan kabinet yang dilakukannya pada Rabu, 12 Agustus 2015 tersebut merupakan jembatan guna mewujudkan janji untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.
"Perombakan kabinet tersebut adalah salah satu jembatan terbaik untuk mewujudkan janji saya pada rakyat, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan mereka," kata Presiden dalam Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR 2015.
Dengan perombakan kabinet tersebut, menurut Presiden, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah sehingga percepatan pembangunan nasional bisa terwujud.
"Pemerintah mengakui, masih banyak persoalan yang menghadang kita. Sampai hari ini ketidakstabilan harga pangan masih terjadi, kesenjangan kaya dan miskin dan antarwilayah masih terbuka, praktik korupsi masih berlangsung, dan penegakkan hukum belum sepenuhnya kokoh," katanya.
Untuk itu, Presiden mengatakan pemerintah akan bekerja keras guna memerangi persoalan-persoalan tersebut.
"Khusus untuk ranah politik, terutama menyangkut pertentangan internal di beberapa partai politik, pemerintah bersikap netral dan berharap persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan baik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika