REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) saat melakukan perombakan kabinet.
Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengatakan, meski tak melibatkan dua lembaga tersebut, bukan berarti Jokowi telah bertindak sembarangan dalam melantik enam pejabat baru di kabinet.
"Presiden sudah mempertimbangkan integritas mereka, dan presiden juga sudah cukup mengenal," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/8).
Lagipula, lanjut Teten, kondisi memburuknya ekonomi saat ini mendesak Presiden untuk mengambil tindakan cepat. Agar pelemahan ekonomi tak berlarut-larut, Presiden langsung mengganti sejumlah menteri bidang ekonomi.
"Kurang bagus kalau reshuffle itu berlarut-larut. Karena kepastian politik itu saya kira penting untuk dunia bisnis," ucap mantan tim sukses Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu tersebut.
Kendati begitu, Teten menyebut Presiden sangat terbuka apabila KPK dan PPATK berinisiatif menelusuri rekam kekayaan enam pejabat yang baru dilantik kemarin.
"Presiden akan terus melakukan evaluasi di kabinet ini. Tapi KPK dan PPATK juga bisa memeriksa laporan kekayaan mereka," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika