REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyindir balik ucapan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Dia menilai, Fadli tak seharusnya mengomentari keputusan Jokowi dalam reshuffle kabinet.

"Kalau Fadli Zon mau mengganti menteri-menteri, suruh jadi presiden saja dulu," kata Yasonna di gedung Kemenkumham Jakarta, Kamis (13/8).

Yasonna mengatakan, perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden. DPR, menurutnya, tidak perlu ikut campur terkait perombakan kabinet di pemerintahan. Politikus PDIP ini bahkan menyindir agar DPR fokus pada kerjanya sebagai lembaga legislatif.

"Teman-teman di DPR sekarang perlu melakukan pembenahan keras. Banyak dalam prolegnas 2015 yang terbesar hak inisiatif itu datang dari DPR," ujarnya.

Sebelumnya, Fadli Zon menilai bahwa perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi sedikit terlambat dan terkesan setengah-setengah.

Perombakan hanya dilakukan terhadap menteri koordinator, sedangkan menteri teknis yang terkait langsung mengganggu stimulus kebijakan ekonomi dan hukum tidak diganti.

"Menteri yang kinerjanya kurang baik tapi ada beking Parpol nggak diganti. Ada semacam akomodasi atau proteksi. Ini yang saya sebut sebagai tanggung," ujar politikus Partai Gerindra ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika