REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu menjelaskan alasan reshuffle atau perombakan kabinet yang baru saja dilakukan, dalam pidato kenegaraan di sidang paripurna MPR, Jumat (14/8) besok.
"Pascaperombakan kabinet kerja jilid pertama ini merupakan awal penting mengembalikan kepercayaan publik terutama terhadap kesalahan-kesalahan kecil pidato Presiden Jokowi terdahulu yang menjadi pergunjingan di media sosial, termasuk kesalahan administratif," ujar pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara di Jakarta, Kamis (12/8).
Igor melanjutkan, pidato kenegaraan yang disampaikan oleh presiden tidak hanya merupakan bentuk komunikasi antara Jokowi dengan Parpol saja, namun publik baik di dalam maupun di luar negeri.
Misalnya, kata Igor, Presiden perlu menjelaskan mengapa semua Menteri Koordinator diganti, kecuali Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang kini dijabat Puan Maharani.
"Minimal Presiden Jokowi bisa mengaitkan antara reshuffle kabinet dengan pentingnya fokus pemulihan ekonomi yang sekarang tengah merosot," katanya.
Selain itu, Igor menilai Presiden bisa juga sedikit menyinggung alasan mengapa kementerian teknis yang kerap mendapat kritik, menciptakan kegaduhan politik, serta dituduh menghina Presiden, tidak ada yang di-reshuffle.
"Apakah akan ada indikasi reshuffle kabinet jilid kedua terkait kementerian tersebut," ucapnya.
Igor juga mempertanyakan apakah pengangkatan kader PDIP Pramono Anung untuk masuk dalam lingkaran Istana akan membuat sekat dan distorsi komunikasi antara pemerintah dengan DPR yang dikuasai Koalisi Merah Putih, maupun komunikasi dengan partai koalisi pendukung pemerintah (Koalisi Indonesia Hebat) khususnya PDIP bisa jauh lebih efektif atau tidak.
"Selain itu juga kewenangan staf kepresidenan yang akan dilimpahkan oleh Menseskab yang baru perlu dikonfirmasi. Komunikasi politik jelas melancarkan sinergitas dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK," jelasnya.
Lebih jauh, menurut Igor, dalam pidato kenegaraan nanti, Presiden Jokowi perlu mengulangi penekanan komitmen pemberantasan korupsi pemerintah, serta semangat membangun poros maritim dunia yang dipandang masih jauh panggang dari api dan tentang realisasi akan janji-janji kampanye terkait nawacita dan revolusi mental.
"Artinya dengan mengangkat Rizal Ramli dan Darwin Nasution yang sarat pengalaman dan ahli ekonomi kerakyatan bisa membawa harapan dan terwujudnya program nawacita, sekaligus amunisi keberanian tambahan untuk memerangi mafia di segala sektor perekonomian Indonesia dan tentu dalam penguatan nilai mata uang Rupiah," tegas dia.
Igor menekankan pidato kenegaraan adalah momentum tepat mengomunikasikan alasan dilakukan reshuffle kabinet kepada publik.
Karena, kata dia, Presiden Jokowi bukan semata 'petugas partai', tetapi Presiden rakyat Indonesia, yang bisa menjawab keinginan publik dan mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintahannya melalui kinerja maksimal dari para pembantunya di kabinet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika