REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo sekadar tambal sulam. Bahkan ia beranggapan nama-nama menteri baru tak sesuai harapan. Seharusnya, lanjut dia, menteri yang diganti adalah menteri-menteri teknis.
"Kalau kita mau melihat masalah ekonomi, lebih banyak di kementerian teknis, bukan koordinasi. Saya mencontohkan kementerian bidang ekonomi yang kebijakannya tidak mendukung stimulus perkembangan ekonomi," ujarnya, Rabu (12/8).
Fadli mencontohkan kebijakan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan yang agak menghambat pengusaha di tengah situasi ekonomi saat ini.
Menurut dia, kebijakan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang menaikkan pajak dan menyulitkan subjek pajak tanpa berhasil memperluas subjek pajak.
"Menteri Pemuda dan Olahraga (Imam Nahrawi) juga telah membuat kekisruhan di persepakbolaan nasional. Sepak bola merupakan bagian dari gerak ekonomi rakyat karena selain sebagai hiburan, juga memiliki segi ekonomi," katanya.
Fadli juga menyoroti kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang tidak terlihat prestasinya dalam meningkatkan "lifting" minyak dan gas.
Menteri ESDM menurut dia, lebih cenderung meliberalisasi dan mempersulit rakyat dengan kebijakan kenaikan BBM.
"Terkait kondisi ekonomi saat ini namun menteri di bidang ekonomi tidak diganti maka 'reshuffle' ini sangat tanggung," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, di bidang hukum, Presiden Jokowi masih mempertahankan Yasonna Laoly padahal yang bersangkutan mengeluarkan kebijakan yang membuat gaduh kondisi politik nasional. Hal itu ujar Fadli, menunjukkan pemerintahan Jokowi-JK ingin menjaga kegaduhan politik.
"Ketakutan (dalam perombakan kabinet) menunjukkan reshuffle tambal sulam yang memperlihatkan beberapa memiliki 'backing' politik," ujarnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet, antara lain mengangkat Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo.
Presiden mengangkat Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto, mengangkat Sofyan Djalil sebagai Menteri PPN/ Kepala Bappenas menggantikan Andrianof Chaniago. Presiden Jokowi mengangkat Thomas T Lembong menggantikan Rahmat Gobel.
Presiden mengangkat Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno, serta mengangkat Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil.