REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai perombakan (reshuffle) kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo bersifat tanggung. Menurutnya, kriteria yang diterapkan Jokowi untuk pergantian posisi kabinet tidak jelas.

“Ini reshuffle tambal sulam tidak punya ‘backing’ politik,” kata dia di kompleks parlemen Senayan, Rabu (12/8).

Menurut politikus partai Gerindra ini, banyak menteri yang seharusnya di-reshuffle masih dipertahankan. Padahal, kata dia, menteri yang bersangkutan penuh catatan buruk untuk dunia politik nasional. Misalnya, perombakan di kementerian perekonomian yang dinilai sangat tanggung. Kebijakan-kebijakan kementerian perekonomian dinilainya tidak mendukung stimulus ekonomi.

Selain itu, Menteri Perhubungan yang tidak mendukung usaha, Menteri Keuangan banyak kebijakan terkait subyek pajak, juga Menteri Pemuda dan Olahraga yang membuat kekisruhan di sepak bola nasional. 

Lalu, sebut dia, Menteri ESDM soal potensi listing minyak dan gas yang meberatkan rakyat. Juga menteri di bidang hukum yang masih dipertahankan, seperti Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. 

Fadli menilai Jokowi tidak berani melakukan reshufle pada menteri-menteri dari partai penguasa pendukung. “Pemerintah masih ingin kegaduhan politik,” tegas dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika