REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin memberi sinyal jika siang ini (12/8), Presiden akan mengumumkan perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja. Menanggapi itu, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hal yang penting. 

Eddy menyebut, setidaknya Presiden Joko Widodo mesti mengganti menteri-menteri dalam jumlah besar. Jangka waktu satu tahun sudah cukup untuk menjadi dasar penilaian Presiden untuk mempergunakan hak prerogatifnya. 

"Ada sejumlah menteri dalam jumlah yang besar, yang memang tak menunjukkan kinerja yang maksimal, itu memang sudah layak diganti. Saya pikir, belasan (posisi menteri mesti diganti)," ujar Eddy Soeparno, Rabu (12/8). 

Kendati demikian, ia mengharap Presiden melakukan reshuffle secara instrumental, bukan tambal sulam. Khususnya, lanjut Eddy, jajaran tim ekonomi Kabinet Kerja mesti dirombak. PAN menilai performa mereka kurang maksimal dan itu bisa terukur dari kondisi perekonomian Indonesia kini. 

Eddy menegaskan, Indonesia tengah mengalami situasi yang sangat genting. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah mencapai Rp 13.500, pengangguran merebak luas, dan kenaikan harga barang kebutuhan. 

Ditanya tentang kemungkinan PAN masuk kabinet, Eddy enggan menegaskan. Sejauh ini, kata dia, PAN masih konsisten, tak berkeinginan segera mengisi jajaran kursi menteri-menteri. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika