REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, akan membentuk tim seleksi untuk menentukan pemenang tender proyek kereta cepat atau "high speed train" (HST) yang disebut-sebut tengah digodok antara Cina dan Jepang.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan saat ditemui usai menyampaikan hasil audit Triwulan II di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Selasa Malam, mengatakan pihaknya tengah menunggu arahan Presiden Joko Widodo terkait tim seleksi tersebut. "Pak Presiden nanti akan mengarahkan dan membentuk tim seleksi," katanya.
Jonan memperkirakan tim seleksi tersebut diketuai oleh Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Perhubungan sebagai salah satu anggotanya. "Kita saat ini sedang mempertimbangkan. Belum bisa bicara dulu siapa-siapanya, nanti kalau sudah ada arahan Presiden," katanya.
Jonan mengatakan, Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Keppres pembentukan tim tersebut dalam waktu dekat dan masih bungkam terkait kecenderungan pemerintah kepada salah satu negara yang akan memenangkan tender megaproyek tersebut.
"Kita tunggu satu atau dua hari ini, Keppresnya akan turun, tunggu saja pengumuman tim seleksi," katanya.
Jonan menjelaskan adapun aspek yang digunakan untuk melakukan seleksi antara lain dari sisi teknologi hingga porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan. "Aspeknya banyak, pertama dari segi teknologi, kedua dari segi kemampuan kerja sama, tiga struktur keuangan, empat apakah ada jaminan negara atau tidak, lima ada biaya APBN atau tidak, jadi macam-macam," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofya Djalil, sebelumnya mengatakan pemerintah akan menggandeng konsultan untuk menilai dua negara yang berminat dan telah melakukan studi dengan detail itu setelah melakukan rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
"Pada proyek pembangunan kereta super cepat Jakarta-Bandung, ada dua negara yang berminat dan telah melakukan studi yakni Jepang dengan shinkansennya dan Tiongkok dengan kereta api cepat mereka," kata Sofyan Djalil.
Dua negara itu, kata Sofyan, telah melakukan studi dengan detail sehingga pemerintah tinggal memutuskan.
Pemerintah akan menggandeng konsultan dari negara ketiga yang tidak memiliki konflik kepentingan untuk memberikan penilaian secara objektif.
Dalam waktu dekat ia menambahkan pemerintah akan membentuk tim dan menunjuk supervisor untuk "beauty contest" tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika