REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Mereka pun melakukan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan statistik di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

"MoU tersebut diharapkan mampu menghasilkan dampak perubahan yang baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi melalui siaran pers, Rabu (5/8).

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi bukan pada prosedur atau laporan. Tetapi, kata dia, tentang cara membuat masyarakat dapat merasakan dampak perubahan yang baik.

Dalam hal ini, lanjut dia, dengan birokrasi bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang lebih baik. "Itulah salah satu esensi dari revolusi mental di bidang aparatur," kata Yuddy.

Menurut Yuddy, setiap perubahan harus dapat diikuti dengan baik. Sehingga, tambahnya, bisa mengarahkan perubahan ke arah yang lebih baik sesuai dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita.

Untuk itulah, Kementerian PANRB bekerjasama dengan BPS demi melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi ada pada Kementerian PANRB. Evaluasi itu, kata Yuddy, tidak akan mampu mewujudkan hasil yang optimal jika bekerja sendiri.

Menurutnya, prinsip keterbukaan, serta koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga harus didepankan. Dengan demikian, tambahnya, tujuan pembangunan nasional mampu tercapai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika